SebagaiMenteri Keuangan (Menkeu), Ibu Sri Mulyani Indrawati memberikan waktu kepada 8 orang terkaya di Indonesia yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau (NPWP) untuk segera mengikuti program pengampunan pajak atau (tax amnesty). Tujuam Program tersebut dikarenakan dapat dimanfaatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini belum taat dalam melaporkan harta dan membayar pajak mereka.

Baca juga: Cara mudah untuk promosi bisnis anda dengan Meja Promosi

Ibu Sri Mulyani menjelaskan, dari 490 ribu warga negara Indonesia yang Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty, hanya sekitar lebih dari 20 ribu WP baru pertama kalinya yang memiliki NPWP. Dengan diadakannya program tax amnesty dari Pemerintah, orang yang sebelumnya tidak taat dalam membayar pajak mulai melaksanakan kewajibannya.

“Saya tidak ingin  ada diskriminasi. Tapi dalam hal ini, presentasi yang kami sampaikan kepada mereka yang teridentifikasi sebagai orang yang kaya raya (high wealth) atau yang memiliki kekayaan tapi belum punya NPWP atau belum taat bayar pajak, dan kita akan minta mereka agar melihat UU Tax Amnesty sebagai suatu kesempatan yang telah diberikan pemerintah RI,” imbuhnya di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Menurut Sri Mulyani, dalam UU Nomor 11 Tahun 2016, pemerintah telah memberikan waktu program tax amnesty  ini hingga tanggal 31 Maret 2017. “Apakah mereka yang tidak memiliki NPWP, atau punya NPWP tapi belum menyampaikan SPT atau melapor SPT tapi belum lengkap, segera bisa ikut tax amnesty untuk mendeklarasikan keseluruhan harta yang belum pernah disampaikan sepenuhnya atau disembunyikan dari Negara, wajib ikut tax amnesty,” harapnya.

Menurut Sri Mulyani, program tax amnesty yang telah berjalan selama 5 bulan ini, harus dapat menarik pelaporan harta dan pembayaran uang tebusan dari WP.

“Jadi apakah dia itu 8 orang high wealth income (kaya raya)  versi majalah Forbes atau orang lain yang tidak punya nama besar atau prominen, UU Tax Amnesty telah memberikan waktu 9 bulan kepada siapapun WP Indonesia atau yang telah berdomisili di Negara Indonesia lebih dari 183 hari agar dapat ikut tax amnesty,” harap Sri Mulyani.

Leave a Reply